Tingkatkan PAD Melalui Pembiayaan Kreatif, Pemprov Sumut Sajikan Inovasi Pajak dan Optimalisasi Aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk memperkuat penerapan konsep pemerintahan yang berorientasi pada kewirausahaan melalui inovasi dalam pembiayaan kreatif. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Paparan Strategis dalam Penilaian Daerah Berprestasi
Komitmen ini diungkapkan dalam acara virtual yang membahas Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Berprestasi, yang dihadiri oleh jajaran Pemprov Sumut serta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 22 April 2026. Dalam momen tersebut, Wakil Gubernur Sumut, Surya, menjelaskan berbagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja daerah.
Inovasi Pajak dan Retribusi
Wagub Surya memaparkan bahwa inovasi dalam pajak dan retribusi daerah kini difokuskan pada kemudahan akses digital. Masyarakat di Sumut dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi smartphone, yang memudahkan proses dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi bagi masyarakat perkotaan, termasuk layanan pembayaran di malam hari dan penerapan QRIS. Ini adalah langkah kami untuk mendukung transaksi non-tunai yang lebih modern dan transparan,” ungkap Surya di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
Program Gebyar Pajak Sumut 2026
Selain mempermudah akses, Pemprov Sumut juga meluncurkan Program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan penghargaan berupa undian berhadiah yang diadakan secara berkala, khususnya pada akhir tahun 2026 bagi pemilik kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Sumut.
Optimalisasi Aset yang Menganggur
Dalam paparan tersebut, Surya juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset yang tidak terpakai. Pemprov Sumut mencatat bahwa pada Triwulan I 2026, capaian PAD dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencapai Rp560.344.910. Saat ini, pemerintah telah melakukan inventarisasi terhadap 114 persil tanah dan bangunan yang berstatus idle, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta maupun masyarakat.
Inovasi SIP-BMD untuk Transparansi
Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset, Pemprov Sumut meluncurkan inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIP-BMD) berbasis web. Melalui platform ini, proses pendaftaran mitra dan penawaran lelang sewa aset dilakukan secara daring, memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara kompetitif dan terbuka.
Tata Kelola Keuangan yang Efisien
Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Penggunaan SIPD menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemprov dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas tahun berturut-turut, dari 2014 hingga 2024.
“Implementasi SIPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Dari perencanaan, penganggaran, hingga laporan keuangan, semuanya harus dilakukan dengan transparan. Selain itu, kami juga telah merealisasikan belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan menerapkan Cash Management System (CMS),” tambahnya.
Catatan Penting dari Kemendagri
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan beberapa catatan penting. Ia meminta agar Pemprov Sumut terus berinovasi dalam sektor retribusi dan mengambil langkah konkret terkait penanganan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat.
“Diperlukan kajian mendalam untuk mempertimbangkan apakah akan dilakukan merger atau inovasi bisnis pada BUMD, agar tidak terus bergantung pada penyertaan modal pemerintah,” tegas Maurits.
Kolaborasi untuk Pembangunan Daerah
Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, menyarankan agar pemanfaatan aset dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap PAD. Ia juga mendorong agar terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru, guna mendukung akselerasi pembangunan di Sumatera Utara,” ujarnya.
