Kisruh Ternak Babi Juma Tombak Memanas, Kasitrantib STM Hilir Dinilai Tidak Transparan kepada Publik

Ketegangan mengenai usaha ternak babi di Desa Juma Tombak, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang semakin meningkat, memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Proses ternak ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyeret nama Kasitrantib STM Hilir, Sriwulan, yang dituduh tidak transparan dan mengelabui publik. Polemik ini membawa kekhawatiran yang mendalam bagi warga sekitar, yang merasa terabaikan dalam permasalahan yang berpotensi merugikan kesehatan dan kenyamanan hidup mereka.

Kontroversi Ternak Babi di Juma Tombak

Persoalan usaha ternak babi di Desa Juma Tombak sudah berlangsung cukup lama, namun seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan masyarakat semakin mencuat. Sriwulan, sebagai Kasitrantib Kecamatan STM Hilir, sebelumnya berjanji untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Ponijo mengenai status hukum Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur aktivitas ini. Namun, hingga saat ini, janjinya tersebut tidak terbukti, menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.

Keterlambatan dalam Menyampaikan Informasi

Publik menantikan informasi lebih lanjut terkait hasil konfirmasi yang dijanjikan Sriwulan, tetapi tidak ada tindak lanjut yang memadai dari pihak kecamatan. Hal ini mengakibatkan munculnya pertanyaan mengenai keseriusan aparat dalam menangani masalah yang nyata dan mendesak ini.

Reaksi Terhadap Kinerja Satpol PP

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang juga menjadi sorotan. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan Perda ini justru mendapat kritik tajam dari masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak mampu mengatasi masalah ini. Banyak yang menyebut Satpol PP sebagai “kucing rumahan” karena kurangnya tindakan nyata dalam menyelesaikan polemik ternak babi yang meresahkan warga.

Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Keresahan warga bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka mengeluhkan bau tidak sedap yang berasal dari lokasi peternakan, yang membuat lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman. Selain itu, ada pula kekhawatiran akan potensi pencemaran air sumur dan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat aktivitas ternak yang tidak terawasi dengan baik.

Panggilan untuk Tindakan dari Pemerintah Daerah

Polemik ini tidak luput dari perhatian Sastra Sembiring, Ketua Satgas Wahana Lingkungan Alam Nusantara (Walantara) Sumatera Utara, yang mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyikapi masalah ini agar tidak berlarut-larut dan semakin merugikan masyarakat.

Mediasi yang Tak Berujung

Sebagai langkah lanjut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang mengadakan mediasi antara warga dan pengusaha ternak babi pada 24 Februari 2026. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DLH, Satpol PP, pemerintah kecamatan, serta perwakilan dari desa dan masyarakat. Namun, hasil dari mediasi tersebut tidak memberikan kepastian, sehingga situasi tetap menggantung tanpa solusi yang jelas.

Ketidakpastian Tindakan dari Pihak Berwenang

Sampai saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait untuk mengatasi keresahan warga. Situasi ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan keseriusan aparat dalam menegakkan aturan, terutama terkait dengan aktivitas usaha ternak yang dapat berdampak negatif pada lingkungan.

Tanggapan Satpol PP yang Tak Jelas

Marzuki, Kepala Satpol PP Kabupaten Deli Serdang, hingga saat ini belum berhasil dihubungi untuk memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Upaya untuk menghubunginya melalui telepon seluler juga tidak membuahkan hasil, menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah.

Keheningan Kasitrantib di Tengah Sorotan Publik

Sementara itu, ketika dihadapkan kembali mengenai rencana penelusuran Perdes yang dijanjikan sebelumnya, Sriwulan, Kasitrantib STM Hilir, memilih untuk tidak memberikan komentar. Keputusan ini semakin memperburuk persepsi publik bahwa pihak berwenang tidak serius dalam menangani masalah ini.

Harapan Masyarakat untuk Solusi yang Tegas

Masyarakat kini berharap agar pemerintah daerah menunjukkan sikap tegas untuk menyelesaikan polemik yang berkepanjangan ini. Mereka tidak ingin situasi yang tidak menentu ini berlarut-larut, yang hanya akan menambah keresahan di tengah warga Desa Juma Tombak. Komitmen nyata dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman bagi semua.

• Ketidakcukupan informasi dari Kasitrantib dan Kepala Desa
• Respon lambat dari Satpol PP dalam menangani keluhan warga
• Pencemaran bau dan air yang dikhawatirkan oleh masyarakat
• Kekhawatiran kesehatan masyarakat akibat ternak babi
• Mediasi yang tidak menghasilkan solusi konkret