Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD), komunitas Resonara mengadakan sebuah diskusi keperempuanan dengan judul “Peran dan Tantangan Perempuan di Ruang Publik”. Acara ini membahas berbagai isu yang dihadapi oleh perempuan dalam berbagai aspek publik dan tantangan yang mereka alami.
Resonara Merayakan IWD
Resonara, komunitas yang berdedikasi kepada isu-isu keperempuanan, memperingati IWD dengan menggelar diskusi pada malam Senin (9/3/2026). Diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber terkemuka, yaitu Mutmainna Korona, anggota DPRD Kota Palu, dan Sri Wulandari Mamonto, Sekretaris LKP3A Fatayat NU Sulteng. Diskusi ini juga dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang menunjukkan antusiasme tinggi.
Ruang Publik dan Perempuan
Diskusi ini dimulai tepat pukul 22.00 WITA dan berlangsung secara interaktif dan hangat. Sri Wulandari Mamonto dalam presentasinya menyoroti bahwa ruang publik bukan hanya terbatas pada area di luar kampus, tetapi juga mencakup lingkungan akademik, termasuk organisasi mahasiswa.
“Ruang publik mencakup banyak area, termasuk kampus. Ketika kalian aktif dalam organisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, itu berarti kalian sudah berpartisipasi dalam ruang publik, meskipun dalam skala yang masih kecil,” kata Wulandari.
Tantangan Perempuan di Ruang Publik
Wulandari menjelaskan bahwa ruang publik memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari stereotipe hingga marginalisasi.
- “Kita masih melihat stigma bahwa perempuan terlalu emosional saat memimpin. Padahal, pengalaman dan pengetahuan perempuan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan,” ujarnya.
- Wulandari juga menyoroti peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah sepanjang 2025.
- “Kasus kekerasan di Sulawesi Tengah terus meningkat, mulai dari kekerasan seksual, verbal, hingga dalam rumah tangga. Beberapa daerah seperti Tojo Una-Una, Sigi, dan Kota Palu memiliki angka yang cukup tinggi,” ungkapnya.
Perempuan dan Politik
Di sisi lain, Mutmainna Korona, anggota DPRD Kota Palu, menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan di ruang publik, terutama dalam bidang politik. Menurutnya, budaya patriarki bukanlah satu-satunya penghambat; sistem politik yang pragmatis juga memperkuat eksklusi kepemimpinan perempuan.
“Diskusi tentang kepemimpinan perempuan sering tidak berfokus pada kualitas atau gagasannya, tetapi masyarakat masih terjebak pada manipulasi citra atau hal-hal yang bersifat pragmatis. Politik uang juga masih menjadi faktor yang mengabaikan kapasitas perempuan,” tegas Korona.
Menurut Korona, pengalaman hidup perempuan adalah modal penting dalam merumuskan kebijakan publik yang peka terhadap isu ketidakadilan gender.
Tanggapan Mahasiswa
Dalam sesi tanya jawab, beberapa mahasiswa mengangkat isu pelecehan seksual di lingkungan kampus, terutama yang terjadi antar-mahasiswa. Mereka merasa kasus semacam ini sering diabaikan dibandingkan kasus yang melibatkan dosen atau tenaga pendidik.
Hal ini diperkuat oleh Muhammad Sadig, salah satu dosen yang hadir. Ia menyoroti fenomena korban yang enggan melapor secara resmi, tetapi lebih memilih untuk berbagi pengalamannya di media sosial atau forum diskusi.
Merespon hal ini, Korona menekankan pentingnya proses verifikasi untuk menghindari kesalahpahaman atau fitnah. Ia juga berbagi pengalamannya dalam menangani kasus kekerasan, di mana sering ditemukan upaya dramatisasi atau eksploitasi isu untuk kepentingan tertentu.
Penutupan Diskusi
Diskusi ini ditutup dengan kesepakatan bersama tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di kampus maupun di tingkat kebijakan publik. Partisipasi aktif perempuan dinilai penting agar isu-isu kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dapat lebih terwakili.